Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR Muhidin M. Said berjanji akan membantu menyelesaikan hak masyarakat korban proyek Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat.  Probem teknis konstruksi sudah 95% selesai, sementara problem  utamanya masalah sosial hingga kini belum selesai.  “ Pada  tanggal 22 hingga 24 September Komisi V akan membicarakan anggaran  2015 dan mendiskusikan dengan KemenPU untuk mencarikan jalan keluar, termasuk masalah Bendungan Jatigede,” ujarnya kepada pers usai mengadakan pertemuan dengan pejabat PU dan Pemda Sumedang, serta wakil masyarakat di lokasi proyek Waduk Jarigede, Kamis (11/9)

Selama dua hari Rabu dan Kamis (10-11/9) Tim Kunker Spesifik Komisi V dipimpin Wakil Ketua Komisi Muhidin M. Said didampingi Roestanto Wahidi, Bambang Sutrisno, Jamaluddin Jafar, A.Bakri dan Andi Muawiyah Ramli  melakukan peninjauan  Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan Bendungan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat.

Muhidin mengatakan, berlarutnya penyelesaian terutama masalah sosial terkait Bendungan Jatigede ini tidak bisa dibiarkan, karena seluruh persoalan itu tujuannya sangat mulia untuk  kesejahteraan rakyat.  “ Rakyat juga tidak bisa dirugikan. Karena itu rakyat juga dicarikan jalan  keluar bagaimana hak-hak rakyat ini bisa diselesaikan dengan baik,” tandas Muhidin

Proyek Bendungan Jatigede merupakan proyek terlama di dunia, digagas oleh Presiden Soekarno tahun 1963 dan disiapkan detail desain bendungan 23 tahun kemudian (1986) dan ditindaklanjuti dengan beberapa study dan detail desain. Pada tahun 2004 direview kembali hingga akhirnya pembangunan fisik sudah dilaksanakan.  Konstruksi fisik waduk telah selesai dan ditargetkan pengisian waduk semula pada April 2014 dan mundur lagi pada September ini.

Manfaat Bendungan Jatigede  antara lain akan mampu mengairi irigasi seluas 90.000 ha, menghasilkan air baku 3.500 liter/detik, menghasilkan PLTA 110 MW dan pengendalian banjir seluas 14.000 hektar. Problem sosial yang perlu segera diselesaikan menyangkut 11.400 KK terdiri sekitar 25.000 jiwa akan kehilangan perumahan, lahan pendapatan dan mata pencaharian.

Jadi lanjut Muhidin, itulah intinya kedatangan Tim Komisi V DPR ke lokasi Waduk Jatigede adalah untuk mengetahui persis apa masalah yang terjadi .  Dengan hadirnya para pemangku kepentingan dan  melakukan diskusi, dia optimis akan bisa menyelesaikan persoalan ini.

Langkah-langkah konkrit yang akan dibicarakan diantaranya masalah kehutanan, pemukiman, pembebasan lahan, termasuk pembangunan perumahan. Kebetulan masalah ini ada di lingkup tugas Komisi V. “ Mari duduk bersama dan setiap masalah akan dibicarakan,” ujarnya lagi.

Ditegaskan politisi Partai Golkar ini, rencana penggenangan yang dilakukan sebaiknya setelah pengosongan. Hak-hak rakyat harus diselesaikan dulu, baru dilakukan penggenangan, sebab tujuannya semua untuk kepentingan rakyat. “ Boleh digenangi tapi hak-hak rakyat diselesaikan,” katanya.

Sebagai anggota DPR kata dia, akan mencari jalan keluar bagaimana agar proyek ini selesai. Apalagi Jatigede merupakan target masa Kabinet SBY. Tekait dengan hal ini dia berharap dikeluarkan  Keppres sebagai payung hukum  untuk mencairkan uang negara yang akan dibahas dengan KemenPU  22 September mendatang. DPR akan mendesak ganti rugi masyarakat yang tergusur proyek Jatigede harus diprirotaskan. (mp)/foto:mastur/parle/iw.